Oleh: Dzulfian Syafrian dan Didik J. Rachbini

Tulisan ini ditulis dalam rangka perayaan 20 tahun INDEF (1995-2015) yang diabadikan di sebuah buku/capita selecta dan diluncurkan pada 12 Agustus 2015, saat perayaan Dies Natalis 2 Dekade INDEF.

Rezim Orde Baru menjalankan pemerintahan lebih dari tiga dekade dengan kekuasan yang sangat kuat, sentralistik dan bersifat komando-otoriter. Pada masa ini tidak dipungkiri begitu banyak pencapaian yang dicapai mulai dari pencapaian stabilitas politik, tingkat inflasi terkendali, penurunan tingkat kemiskinan, hingga pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa peningkatan ketimpangan pendapatan (i.e. koefisien gini) yang signifikan.

Tim ekonomi Soeharto mampu meredam inflasi dari 600 persen pada awal pemerintahannya menjadi hanya satu digit hanya dalam beberapa tahun kemudian. Angka kemiskinan turun drastik dari 40 persen pada 1976, kemudian dalam 30 tahun menjadi hanya 11 persen. Selain itu, rata-rata pertumbuhan ekonomi ketika zaman Orde Baru juga mencapai 6-7 persen per tahunnya. Oleh karena itu, tidak heran jika pada saat itu Indonesia dijuluki sebagai Macan Asia dan juga keajaiban ekonomi asia (Asian Economic Miracle).

Pencapaian ini terjadi karena industrialisasi selama dua dekade berjalan cukup intensif. Indonesia berubah dari negara agraris yang miskin menjadi negara semi industri, yang berpendapatan menengah. Pangsa industri dalam PDB pada awal tahun 1970-an hanya sekitar 9-10 persen meningkat menjadi hampir tiga kali lipat sekitar 26-27 persen pada akhir tahun 1990-an sebelum krisis.

Ironisnya, kemudian perekonomian Indonesia yang tumbuh begitu cepat tersebut kemudian begitu mudah hancur lantaran diserang badai krisis moneter pada 1997-1998. Krisis ekonomi ini kemudian menjalar menjadi krisis sosial dan juga politik. Krisis inilah yang menjadi salah satu tonggak penting dalam perjalanan republik ini. Krisis yang membuat Indonesia bergerak dari satu ekstrim, rezim yang begitu sentralistik dan otoriter, kemudian bandul bergerak ke ekstrim lain, yaitu rezim yang begitu terbuka, desentralistik dan demokratis.

Tulisan ini bertujuan untuk mengevaluasi proses transisi Indonesia sebelum dan sesudah era Soeharto. Studi ini fokus pada aspek politik perekonomian Indonesia, khususnya mengkritisi demokrasi politik dan demokrasi ekonomi di Indonesia.

Pada bagian pertama, tulisan ini mengelaborasi pertanyaan: Bagaimana caranya untuk menjaga stabilitas politik di Indonesia? Kenapa ada rezim yang dapat menjamin stabilitas politik begitu baik dan begitu pula sebaliknya? Apa kaitan antara stabilitas politik dan pencapaian ekonomi? Kemudian, tulisan ini juga mendiskusikan permasalahan demokrasi ekonomi yang dikhususkan pada aktivitas perburuan rente (rent-seeking problem) dan juga dilema kebijakan yang dialami pemerintah.

 

Orde Baru dan Kebebasan Berpolitik

Terlepas dari prestasi gemilangnya di sektor ekonomi, rezim Orde Baru memiliki catatan buruk dalam hal kebebasan berpendapat dan berkumpul. Layaknya banyak pola pemerintahan yang otoriter di dunia, rezim Orde Baru begitu represif dengan lawan-lawan politiknya. Kebebasan press dibatasi, segala macam tindakan mengkritik pemerintah sering kali dianggap tindakan subversif dan melanggar ketertiban umum. Bahkan, tidak jarang beberapa tokoh-tokoh anti-Orde Baru juga diisukan hilang atau diculik oleh negara sebagai upaya pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat. Ini berlawanan dengan prinsip demokrasi dimana setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum untuk mengaspirasikan, menyuarakan dan memperjuangkan pandangan politiknya.

Pemerintahan Orde Baru dikenal dengan kekuasaan terpusat pada pemerintah eksekutif, dalam hal ini pemerintah pusat. Pada pemerintahan ini tidak keseimbangan dan pembagian kekuasaan trias politika (eksekutif, legislatif dan yudikatif). Pemerintahan eksekutif begitu dominan dan kuat, di sisi lain pengawasan dari legislatif begitu lemah. Kekuatan utama penguasa ketika itu (i.e. Golkar) yang didudukung oleh Fraksi ABRI selalu menguasai mayoritas parlemen. Di sisi lain, partai-partai di luar pemerintah, yakni PPP dan PDI selaku kekuatan penyeimbang tidak berfungsi sebagai opposisi, yang mengawasi jalannya pemerintahan. Perolehan suara dan jumlah kursi parlemennya begitu kecil di setiap pemilu sehingga sulit untuk melakukan fungsi check and balance berbagai aktivitas dan kebijakan pemerintah saat itu.

Keseimbangan politik trias politika yang tidak berjalan ini menyebabkan fungsi check and balance mandul. Kekuasaan politik yang berjalan hanya satu sisi pihak eksekutif, yang terjadi selama puluhan tahun. Karena pemerintahan eksekutif ini menjadi kuat dan nyaris absolut sehingga praktek korupsi dan penyimpangan berjalan dengan leluasa karena kontrol yang lemah. Dalam keadaan seperti ini, maka postulat Lord Acton yang berlaku: “Power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely!”.

Layaknya karma, kekuatan yang absolut ini kemudian jatuh karena perilakunya sendiri. Sistem pemerintahan Orde Baru mengalami pembusukan dari dalam dengan pimpinan dan birokrasi yang korup. Kadar KKN-nya (i.e. korupsi, kolusi dan nepotisme) sudah sangat tinggi, mendarah daging, kolusi pengusaha dan penguasa begitu lumrah, dan nepotisme yang meluas dari pusat sampai daerah.

Alhasil, Pemerintahan Soeharto yang telah lebih dari 30 tahun berkuasa pun jatuh. Masyarakat jenuh dengan berbagai praktek berburu rente (rent-seeking) di dalam rezim Soeharto. Krisis ekonomi, tekanan kehidupan ekonomi yang makin sulit sebagai imbas dari krisis moneter, serta kejenuhan politik menyebabkan rakyat memberontak. Ratusan ribu masyarakat turun ke jalan menuntut perubahan kepemimpian nasional. Pergerakan ini pun mencapai puncaknya pada 21 Mei 1998 yaitu ketika Presiden Soeharto mengundurkan diri. Ini merupakan momentum dimana era Orde Baru runtuh dan fase baru Orde Reformasi dimulai dengan mengusung ide-ide demokrasi dalam bidang politik dan ekonomi.

Stabilitas Politik dan Kinerja Ekonomi

Stabilitas politik dan kinerja ekonomi saling berhubungan erat satu sama lain. Politik, perilaku dan sistem kelembagaannya adalah fondasi penting bagi ekonomi, perilaku dan sistem kelembagaan ekonomi. Sistem politik bahkan bisa dikatakan dapat menentukan seperti apa sistem ekonomi berjalan dan berkembang.

Pada satu sisi, politik yang tidak stabil dapat menurunkan kinerja ekonomi, minimal berdampak langsung terhadap penurunan tingkat investasi. Investor tidak akan datang ke tempat-tempat atau wilayah negara yang tidak stabil karena keamanan adalah faktor resiko tinggi yang harus ditanggungnya. Keamanan adalah biaya yang sangat mahal bagi investor.

Pada sisi lain kinerja ekonomi yang buruk juga dapat menimbulkan instabilitas politik, Bahkan suatu rezim menjadi lemah dan jatuh karena buruk. Yang terjadi pada zaman Orde Lama dan Orde Baru adalah pengaruh ekonomi yang buruk semakin menimbulkan instabilitas politik yang memuncak sampai kedua rezim tersebut jatuh.

Banyak studi yang mencoba untuk menemukan hubungan antara stabilitas politik dan kinerja ekonomi, seperti yang dilakukan oleh Alesina et al (1996) atau Aisen dan Veiga (2011). Kedua studi tersebut menyimpulkan bahwa stabilitas politik dan kinerja ekonomi memiliki hubungan positif. Dengan menggunakan data panel ratusan negara dan lintas periode, kedua paper tersebut menunjukan bahwa semakin tidak stabil situasi politik suatu negara (misal jatuhnya suatu rezim atau pergantian struktur kabinet), maka semakin buruk pula kinerja perekonomian negara tersebut. Secara spesifik, Aisen dan Veiga (2011) menemukan bahwa kebebasan ekonomi dan homogenitas masyarakat juga turut mendukung perekonomian suatu negara.

Meskipun Indonesia mengalami fase transisi dari rezim yang otoriter menjadi sistem yang sangat demokratis, Indonesia tergolong salah satu negara yang paling stabil di Asia, khususnya di masa Pemerintahan SBY (Basri, 2012). Crouch (2012) menyatakan bahwa dua alasan utama kenapa SBY mampu menjaga stabilitas politik dengan baik tidak terlepas dari strategi politik SBY mengamankan peran Partai Golkar (PG) dan militer, dua pemain lama dan utama politik Indonesia ketika zaman Orde Baru.

Bagi SBY, yang merupakan pensiunan jenderal Militer tetapi lahir dari proses demokrasi, relatif mudah dalam menjalankan strategi merangkul PG dan militer. Dengan demikian, pada saat ini SBY adalah satu-satunya presiden yang bisa bertahan jabatannya sampai akhir periode. Bahkan kepemimpinannya sebagai Presiden Republik Indonesia berlangsung dua periode.

SBY beserta para partai koalisinya menguasai mayoritas kursi parlemen. Kecuali PDIP, Hanura dan Gerindra, seluruh partai merapat ke koalisi Pemerintah selama sepuluh tahun SBY menjabat. Koalisi Pemerintah ketika zaman SBY menguasai lebih dari 60 persen kursi parlemen sehingga memudahkan Pemerintah untuk menjaga stabilitas politik dan juga meloloskan program-program pemerintah.

Pada Pemilu 2004, PG adalah partai terbesar dengan perolehan suara lebih dari 20 persen. Di sisi lain, partai SBY sendiri hanya mendapatkan kurang dari 10 persen suara pada pemilu 2004. Keputusan SBY untuk merangkul Jusuf Kalla (JK) pada pemilihan presiden (pilpres) pada 2004 adalah keputusan yang tepat. JK tidak hanya dapat dijadikan penarik suara (vote getters) untuk Indonesia wilayah timur, khususnya Sulawesi, tetapi JK juga mampu membawa sebagian gerbong PG pada Pilpres 2004.

Setelah SBY-JK memenangkan Pilpres 2004, dalam hitungan bulan JK juga dapat merebut tahta Ketua Umum (Ketum) PG dari Akbar Tandjung. Padahal, Akbar adalah figur kuat dan berhasil menyelamatkan Golkar dari gerusan reformasi. Selama menjadi Ketum PG, Akbar tidak hanya mampu menyelamatkan PG dari tuntutan pembubaran pada gelombang reformasi 1999, tetapi juga mampu membawa PG kembali merajai pentas politik nasional 5 tahun kemudian.

Keberhasilan JK menjadi Ketum PG adalah kunci utama mengamankan suara PG untuk menyokong koalisi Pemerintah. Sebagai partai terbesar, PG tentu adalah pemain utama dalam politik nasional. Selain itu, PG juga memiliki jaringan yang merata, luas, dan kuat di seluruh Indonesia. Terlebih di era desentralisasi sejak zaman reformasi, pemerintah daerah (Pemda) juga memiliki kuasa tidak kalah kuat dibandingkan Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, mengamankan PG berarti mengamankan stabilitas politik nasional, tidak hanya politik di Senayan, tetapi sebagian besar politik daerah se-antero Nusantara.

Tabel 1. Jumlah Kursi di DPR pada Pemilu 2004, 2009 dan 2014 (dalam persen)

Partai 2004 2009 2014
Golkar 23,3 19,1 16,3
PDIP 19,8 17,0 19,5
Demokrat 10,0 26,8 10,9
PPP 12,6 6,6 7,0
PKS 8,2 10,2 7,1
PAN 9,6 7,7 8,8
PKB 9,5 4,8 8,4
PBB 2,0
Gerindra 4,6 13,0
Hanura 3,2 2,9
Nasdem 6,3

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Selain mengamankan PG, langkah taktis SBY berikutnya adalah mengontrol militer. Sebagai mantan jenderal TNI AD, SBY paham betul bahwa, terlepas dari telah hilangnya dwifungsi ABRI, bagaimana pun militer tetap memiliki pengaruh yang besar dalam percaturan politik Indonesia. Ketika zaman Orde Baru, militer digunakan oleh pemerintah tidak hanya untuk menjaga ketahanan nasional tetapi juga untuk kepentingan politik pemerintah. Ketika jaman Orde Baru (atau sebelum adanya reformasi ABRI), ABRI memiliki fraksi tersendiri di parlemen dan menjadi mitra setia Golkar saat itu dalam mendukung pemerintah. Hal ini menunjukan bahwa ABRI sebelum era reformasi memiliki peran sangat penting terhadap perpolitikan Indonesia, baik langsung maupun tidak langsung.

Ketika SBY memenangi pilpres 2004, perpolitikan Indonesia memang sudah mulai stabil sejak tiga tahun Pemerintahan Megawati. Namun, SBY tidak ingin mengambil resiko dengan membiarkan militer tanpa pengawasan langsung di tangannya. SBY memantau penuh berbagai macam pergerakan (politik) TNI.

Kewaspadaan SBY terhadap militer ini sebenarnya bukanlah barang baru, khususnya bagi para presiden era reformasi. Sebagai contoh, Habibie dan Mega juga sadar betapa pentingnya mengamankan militer bagi stabilitas politik nasional. Habibie, sebagai seseorang yang tidak memiliki latar belakang militer, sadar betul bahwa dia harus mewaspadai adanya gerakan-gerakan dari oknum ABRI saat itu yang memiliki potensi untuk melakukan kudeta pada saat itu. Oleh karena itu, guna mendapatkan dukungan publik atau masyarakat sipil, Habibie menghilangkan dwifungsi ABRI, segera membuka keran pers, membebaskan para tahanan politik, hingga memberikan hak seluas-luasnya bagi tiap-tiap warga negara Indonesia untuk berpolitik bahkan mendirikan partai. Masyarakat mengalami euforia demokrasi pada masa pasca reformmasi sehingga muncul banyak sekali partai politik. Pada pemilu 1999 ikut serta 48 partai politik atau 16 kali lipat lebih banyak dibandingkan zaman Orde Baru.

Dalam konteks memberikan ruang untuk demokrasi, hal yang dilakukan Habibie ini patut diberi penghargaan. Namun, langkah-langkah yang dilakukan habibie ini juga dapat dimaknai sebagai langkah taktis Habibie untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat sipil sebagai bentuk kewaspadaanya jika terjadi kudeta dilakukan oleh oknum militer (Crouch, 2012).

Langkah yang dilakukan Mega juga serupa. Mega mengalokasikan cukup banyak kursi menterinya untuk para mantan petinggi militer saat itu. Langkah ini lah yang juga membuat politik nasional ketika Pemerintahan Mega berjalan cukup stabil, khususnya pengamanan terhadap kekuatan militer. Pada masa Pemerintahan Megawati ekonomi mulai menggeliat dan mulai hidup sehingga memberi fondasi yang cukup baik pada pemerintahan berikutnya.

Untuk mengamankan pengaruhnya di militer, SBY menempatkan orang-orang kepercayaannya di pos-pos strategis TNI (Crouch, 2012). SBY menunjuk setidaknya dua jenderal yang masih memiliki hubungan keluarga dengan dirinya (ipar SBY), yaitu Erwin Sudjono dan Pramono Edhie. Erwin ditunjuk sebagai Kepala Kostrad TNI AD pada 2006, sedangkan Pramono diangkat sebagai Komandan Kopassus TNI AD pada 2008.

Tidak heran jika Aspinall (2005) berargumen bahwa sejak era SBY-lah Indonesia telah mengakhiri transisi politik yang begitu gaduh sejak reformasi 1998. Sebelum masa SBY, pimpinan nasional silih berganti. Hanya dalam enam tahun Indonesia telah memiliki empat president, yaitu Soeharto, Habibie, Gus Dur, dan Megawati. Atau dengan kata lain, pergantian kepemimpinan nasional terjadi hanya dalam tempo kurang dari dua tahun.

Fenomena ini menunjukan adanya ketidakstabilan politik di Indonesia pada awal-awal masa reformasi. Belum lagi pada masa itu muncul masalah-masalah konflik internal lainnya, seperti gerakan-gerakan separatis seperti Gerakan Aceh Merdeka (GAM), aksi terror bom Bali, referendum Timor-timor, dll. Keadaan ini membuat kondisi politik Indonesia pasca kejatuhan Soeharto semakin tidak menentu.

The Economist (2003) menyebut Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang paling tidak stabil saat itu. Bahkan banyak yang menyebut sebagai negara hampir mendekati gagal (the failed state). Meskipun demikian, Abdullah dan Syafrian (2012) menunjukan bahwa saat ini Indonesia terus mengalami perbaikan signifikan dalam berbaagai aspek, baik dalam hal kebebasan politik, ekonomi, peluang sosial, jaminan transparansi, atau keamanan.

Gambar 1. Index Stabilitas Politik dan Ekonomi

Economist_2003_political and economic stability index

Catatan: 100=Stabilitas sempurna.

Sumber: The Economist (2003).

 

 Koalisi Pelangi

Partai politik muncul begitu banyak di Indonesia pasca Orde Baru. Kondisi politik seperti ini menyebabkan tidak ada satu parpol pun, yang dapat memenangkan pemilu dengan lebih dari 50 persen suara. Pencapaian tertinggi diraih oleh PDIP pada 1999 dengan perolehan suara sekitar 33 persen. Meskipun menguasai sepertiga parlemen, Megawati gagal mendapatkan kursi Presiden pada pemilihan presiden (pilpres) 1999 karena kalah dari koalisi yang dibangun oleh Poros Tengah yang mengusung Gus Dur ketika itu.

Kemenangan Gus Dur pada pilpres 1999 memiliki konsekuensi menjadikan PKB menjadi parpol penguasa utama (the rulling party). Padahal pada saat itu perolehan kursi PKB hanya sebesar 11 persen. Perolehan suara PKB yang sangat kecil ini memaksa mereka untuk membangun koalisi, yang kemudian dikenal sebagai Koalis Pelangi. Koalisi ini didukung oleh berbagai parpol (berbasis) Islam lainnya seperti PAN, PBB dan PK(S). Pemerintahan Gusdur hanya mampu bertahan dua tahun karena politik begitu gaduh dan masih belum betul-betul stabil.

Setelah Gus Dur lengser dan Megawati naik, Mega pun terpaksa harus membangun koalisi pelangi karena suara PDIP hanya sepertiga suara. Pemerintahan Megawati berlangsung tidak terlalu lama sehingga tidak bisa betul-betul signifikan memperbaiki kehidupan sosial dan ekonomi seperti diharapkan masyarakat. Sebenarnya, Pemerintahan ini mulai memasang fondasi stabilitas ekonomi, tetapi tetap dianggap tidak berhasil oleh masyarakat, yang ekspektasinya sangat tinggi. Harapan masyarakat yang tidak tercapai pada masa pemerintahan ini tersalurkan pada pemilu tahun 2004 dimana suara partai yang memerintah (PDIP) jatuh menjadi hanya separuh dari perolehan tahun 1999.

Koalisi besar juga dilakukan oleh SBY di dua periode berikutnya. Presiden SBY memberikan separuh portofolio menteri untuk partai-partai pendukung koalisinya. Sementara itu, separuh sisanya diserahkan kepada kelompok profesional independen. Koalisi pelangi adalah semacam konsekuensi logis dari sistem multipartai yang kita anut hingga saat ini, yang tidak ada basis ideologis apa pun kecuali kepentingan berkuasa.

Sistem pemilu legislatif (pileg) dan pilpres langsung yang digunakan Indonesia cukup menarik, khususnya pada Pemilu 2004. Pada Pileg 2004, Partai Demokrat (PD) yang didirikan oleh SBY hanya mendapatkan 10 persen suara. Namun pada Pilpres 2004 pasangan SBY-JK yang diusung PD mampu memenangi pilpres, jauh mengalahkan Mega-Hasyim yang diusung oleh PDIP, yang ketika itu menempati urutan kedua pileg. Sementara itu, Wiranto-Gus Sholah, yang diusung PG sebagai partai pemenang pileg 2004, memperoleh suara lebih rendah lagi.

Fenomena politik ini menarik karena adanya ketidaksinkronan antara hasil Pileg dan Pilpres di Indonesia. Sebagai konsekuensi, presiden pemenang pemilu harus menampung begitu banyak parpol lain untuk bergabung dalam koalisisnya agar mampu menguasai parlemen.

Koalisi pelangi seperti ini menyulitkan presiden yang memegang pemerintahan karena rekatan koalisinya rapuh. Parpol utama pengusung presiden terpilih sulit untuk menjamin loyalitas mitra koalisinya agar mendukung kebijakan pemerintah. Beberapa kasus yang mendapatkan perhatian publik yang cukup luas, khususnya kebijakan yang tidak populis, mendapat tantangan dan gangguan dari beberapa parpol di mitra koalisinya. Contoh paling terkenal adalah kasus Bank Century dan juga kenaikan harga BBM.

Ketika pengambilan suara terkait apakah keputusan bail out Bank Century dinyatakan benar/legal atau salah/ilegal, Pemerintah hanya mendapatkan 212 suara dari 560 suara yang hadir atau hanya kurang sepertiga. Sedangkan kubu oposisi justru mendapatkan 325 suara sah dan terdapat 23 suara abstain. Padahal, pada saat itu seharusnya koalisi Pemerintah menguasai hampir dua pertiga suara parlemen. Faktanya, mayoritas partai pendukung Pemerintah saat itu, yaitu Golkar, PKS dan PPP justru membelot dan bergabung dengan partai-partai oposisi (PDIP, Gerindra dan Hanura) untuk menyerang pemerintah dan memutuskan bahwa keputusan bail out Bank Century adalah keliru dan ilegal.[1]

Contoh lain pengkhianatan partai koalisi pemerintah terhadap koalisi yang mereka bentuk juga sering terjadi pada proses penentuan keputusan apakah harga BBM boleh dinaikan atau tidak. Sebagai contoh, ketika Pemerintah hendak menaikan harga BBM pada Juni 2013, sejumlah parpol koalisi di awal menolak rencana tersebut, meskipun pada akhirnya hanya PKS (yang tercatat sebagai partai koalisi pemerintah) yang turut bergabung dengan barisan partai oposisi (PDIP, Gerindra dan Hanura). Pengkhianatan semacam ini mendapat kritikan tajam tidak hanya dari para parpol koalisi yang setia, tetapi juga dari para pengamat. Pembelotan dari internal partai koalisi pemerintah terhadap kebijakan yang hendak diambil pemerintah dinilai bertentangan dengan etika politik karena di sisi lain para partai tersebut tidak ingin menarik menteri-menterinya di kabinet saat itu.[2]

 

Menteri Profesional vs Menteri Parpol

Diskursus publik yang mengenai menteri parpol versus menteri profesional masih mengemuka di berbagai media. Menteri berasal dari parpol dianggap tidak profesional sehingga harus diganti oleh menteri profesional di luar parpol. Cara pandang melihat keduanya masih bersifat dikotomis persis seperti kacamata analis memandang parlemen dan partai politik pada masa Orde Baru. Bahwa partazamani politik tidak memiliki sama sekali kaum teknokrat yang terdidik sehingga para menteri harus diisi oleh kaum teknokrat dari luar partai politik.

Anwar Nasution (2015) mengkritik tajam bahwa, berbeda dengan zaman Soeharto, menteri-menteri di era reformasi, khsususnya menteri-menteri di sektor ekonomi, kerap kali diisi oleh orang-orang yang tidak sesuai dengan ilmu dan keahliannya[3]. Anwar dengan keras mengkritik, ”Dokter gigi saja bisa jadi menteri ekonomi, sedangkan menteri-menteri Jokowi banyak pengusaha tapi cuma suplier pemerintah saja!”.[4] Relatif terhadap Presiden-presiden lainnya, masih menurut Anwar, Soeharto mampu menempatkan menteri-menteri sesuai dengan keahlian dan ilmu yang dikuasainya[5].

Meskipun demikian, kritik ini tidak sepenuhnya benar, menteri ekonomi yang disebut Nasution adalah pengusaha terbesar ke-5 di Indonesia, yang sukses dalam bidang bisnis. Menteri yang berasal dari dunia usaha juga dapat dinilai sebagai menteri yang punya jiwa profesional karena kemampuan membangun usahanya adalah sikap profesional yang dapat mendukung kepemimpinannya di dalam kabinet.

Pada masa Orde Baru Presiden Soeharto tidak perlu memikirkan bagi-bagi kekuasaan dengan partai lain karena kendaraan utama Soeharto ketika itu (i.e. Golkar dan ABRI) telah menguasai mayoritas kursi parlemen. Realitas politik pada saat ini berbeda dengan realitas kekuasaan pada masa Orde Baru sehingga berbagi kekuasaan adalah keniscayaan yang harus dilakukan untuk mendukung stabilitas politik.

Pada pasca reformasi, tidak ada satu pun partai di Indonesia yang mampu memenangi pemilu atau memiliki kursi di parlemen lebih dari setengahnya. Alhasil, partai penguasa terpaksa harus melakukan koalisi dengan partai-partai lain memperkuat stabilitas politik. Konsekuensinya, sejak era Habibie hingga era Jokowi saat ini, pemerintah harus menjalankan pembagian kekuasaan (power sharing). Presiden yang didukung partai bukan “simple majority” harus kekuasaan rekan-rekan koalisinya. Istiliah ini kemudian dikenal dengan istilah ”kabinet pelangi”, kabinet yang terdiri dari berbagai warna politik yang (hanya) disatukan oleh satu kepentingan kekuasaan bersama.

Karena itu, publik dan media massa terus mendikotomikan antara menteri ”jatah partai” dengan menteri ”profesional” atau teknokrat. Jika kita gunakan dua definisi ini, tidak jarang menteri yang berasal dari partai dan menteri yang berasal dari kalangan profesional memiliki pandangan yang berbeda dan berkonflik satu sama lain. Sebagai contoh, Basri (2012) menyebutkan bahwa kasus lengsernya menteri dari kalangan profesional seperti Marie Elka Pangestu (MEP) dari Menteri Perdagangan dan juga Sri Mulyani Indrawati (SMI) dari Menteri Keuangan pada era SBY salah satunya disebabkan oleh perbedaan pendapat dan konflik dengan menteri-menteri yang juga politisi atau para petinggi partai politik.

Dalam kasus MEP, Basri berpendapat bahwa MEP begitu kukuh memperjuangkan liberalisasi perdagangan di Indonesia. Salah satu konflik tentang liberalisasi perdagangan yang paling mencolok antara MEP dengan menteri lain adalah perdebatan tentang kebijakan impor garam yang dilakukan oleh MEP, yang kemudian dikritik keras oleh Fadel Muhammad (Menteri Kelautan dan Perikanan). Tidak lama kemudian, kedua menteri tersebut dicopot dari jabatan masing-masing. MEP dipindah menjadi Menteri Pariwisan dan Ekonomi Kreatif, sedangkan Fadel bahkan tidak menjabat menteri lagi.

Berbeda dengan MEP, SMI relatif tidak memiliki masalah yang cukup besar dengan menteri yang lain. Namun, sebelum SMI dicopot menjadi menteri keuangan, muncul isu yang cukup kuat bahwa salah satu alasan (utama) pergantian SMI karena adanya tekanan politik yang cukup kuat, khususnya dari Ketum PG saat itu, Aburizal Bakrie (Basri, 2012).

Ketika diwawancarai oleh Wall Street Journal (WSJ), SMI mengkonfirmasi bahwa Bakrie tidak menyukai dirinya karena SMI menolak permintaan Grup Bakrie untuk menutup sementara (suspen) Burse Efek Indonesia (BEI). Pada saat itu, perusahaan-perusahaan Grup Bakrie mengalami penurunan transaksi yang sangat signifikan di pasar bursa. Selain itu, SMI juga melarang beberapa petinggi Grup Bakrie keluar negeri karena perusahaan yang dipimpin mereka menolak untuk membayar royalti kepada pemerintah.

Latar belakang ini juga dijadikan alasan rasional mengapa PG begitu gencar menyerang pemerintah, khususnya SMI, dalam kasus bail out Bank Century. Ada indikasi bahwa salah satu motif Golkar saat itu adalah untuk mendongkel kursi SMI dari Menteri Keuangan. Meskipun Sekjen PG saat itu (Idrus Marham) menolak isu tersebut (Wright, 2009). Inilah gambaran nyata pertarungan kepentingan ekonomi versus kepentingan politik.

Kebijakan dan Pemburu Rente

Pada dasarnya, peran pemerintah dalam ekonomi rentan disusupi para pemburu rente (rent-seeking problem). Para pemburu rente (rent-seekers) berusaha untuk menggunakan dan memengaruhi pemerintah untuk kepentingan mereka pribadi (Stigler, 1971). Dengan me-lobby dan mengendalikan pemerintah, para pemburu rente dapat turut serta dalam proses pengalokasian sumber daya, khususnya sumber daya yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi.

Tentu saja, berbagai kebijakan ekonomi, cepat atau lambat akan memengaruhi hajat hidup orang banyak. Sebagai contoh, kebijakan bank sentral untuk mengontrol peredaran uang beredar dengan menaikan/menurunkan suku bunga memiliki dampak yang sangat kuat terhadap bagaimana perilaku para konsumer dan produsen. Dengan menaikan suku bunga, konsumen dapat mendorong masyarakat untuk menabung daripada membelanjakan uang mereka. Dari sisi produsen, ketika suku bunga dinaikan, bank sentral dapat mengerem laju ekspansi para produsen sehingga dapat mengatur ritme pertumbuhan ekonomi dan meredam kenaikan harga-harga.

Tidak hanya kebijakan moneter, kebijakan fiskal, perdagangan, atau berbagai kebijakan ekonomi lainnya tentu juga memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat. Ketika pemerintah memutuskan untuk memberikan subsidi yang begitu besar untuk sektor A, Pemerintah juga dapat dengan sangat mudah mengurangi subsidi untuk sektor B secara signifikan. Naik atau turunnya tingkat pajak yang ditetapkan pemerintah tentu memiliki dampak langsung terhadap profitabilitas perusahaan dan juga daya beli masyarakat.

Meskipun demikian, Rodrik, Grossman, and Norman (1995) berpendapat bahwa intervensi pemerintah juga dapat menyelesaikan kegagalan kordinasi tanpa menimbulkan permasalahan perburuan rente yang signifikan, sebagaimana pengalaman Korea Selatan dan Taiwan. Pemimpin di kedua negara tersebut sangat aktif mensupervisi bawahannya agar membantu sektor swasta, bukan justru mempersulit dan memperpanjang rantai birokrasi seperti di Indonesia. Sayangnya, langkah sukses Korea Selatan dan Taiwan ini tidak terjadi di Indonesia. Intervensi pemerintah, khususnya ketika zaman Orde Baru, justru malah mendorong terjadinya inefisiensi pasar yang disebabkan oleh praktek-praktek rente yang hanya menguntungkan segelintir orang, khususnya orang-orang di dekat kekuasaan.

Salah satu contoh praktek rente di Indonesia dimana melibatkan antara pengusaha kelas kakap dan juga institusi pemerintah adalah kasus rente industri tepung terigu. Kasus ini mencuat pada Agustus 1995 ketika Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengeluarkan kajian terkait hal ini. Dalam kajian tersebut, INDEF mengkritisi tata niaga tepung terigu Indonesia yang dikuasai oleh Grup Salim (Bogasari) ketika itu. Perusahaan ini menguasai rantai niaga: mulai dari impor gandum, pengapalan, pengolahan, hingga proses pemasaran. Dalam perburuan rente seperti ini terlihat pula adanya subsidi terselebung negara terhadap perusahaan melalui Bulog dalam proses produksi tepung terigu itu sendiri. Hasil perhitungan INDEF menunjukan bahwa dengan selisih harga ini (dengan asumsi impor gandum pada saat itu sebesar 2,7 juta ton), total subsidi negara yang harus dikeluarkan pada saat itu (1994) adalah Rp760 miliar.[6]

Kemudian, setelah diproduksi tepung tersebut dijual ke pasar dengan harga jauh lebih tinggi dibanding harga dunia. Pada 1992, Pemerintah menetapkan bahwa harga dasar tepung terigu sebesar Rp616 per kg, namun kemudian ternyata tepung terigu dijual seharga Rp835 per kg di pasar domestik, padahal harga tepung di pasar internasional hanya Rp548 per kg.

Tidak hanya soal kasus tepung terigu, INDEF juga membongkar lain praktek rente bisnis cengkeh ketika zaman Orde Baru yang dilakukan oleh Badan Penyangga Pemasaran Cengkeh (BPPS). Pada saat itu, BPPC mengumpulkan dana petani selama empat tahun senilai Rp2,3 triliun. Pada kasus cengkeh ini, INDEF memprediksi inefisiensi akibat monopoli tata niaga pada pasar ini selama 1991-1996 sebesar Rp541,6 milyar atau lebih besar dari dana IDT tiap tahunnya (INDEF, 1997)[7].

Saat ini, di era reformasi, praktek rente di sektor ekonomi tidak seperti masa yang lalu. Ada komoditas-komoditas yang masih jadi santapan empuk para pemburu rente. Salah satu komoditas yang terkuak kasus perburuan rentenya adalah kasus rente daging sapi di Indonesia. Kasus ini heboh lantaran melibatkan Ketua Umum salah satu parpol di Indonesia yang pada akhirnya ditangkap KPK. Hubungan kekuasaan yang mengambil kebijakan dan perburuan rente ekonomi masih terus berlangsung meskipun rejim sudah berganti.

Data BPS menunjukan bahwa populasi (penawaran) sapi potong hanya sebesar 13,3 juta ekor atau turun hampir 20 persen dibanding 2011. Di sisi lain, permintaan daging sapi di Indonesia terus mengalami kenaikan yang signifikan, sekitar dua kali lebih mahal dibanding harga internasional. Alhasil, wajar jika harga daging sapi di Indonesia terus meroket lantaran suplai tidak dapat mengimbangi permintaan. Hal ini kemudian dimanfaatkan oleh para pemburu rente dengan memanfaatkan kran impor daging sapi untuk kepentingan perut mereka sendiri. Faisal Basri (2014) memperkirakan konsumen harus membayar tambahan nyaris sejumlah Rp22 triliun.

Yang lebih mengkhawatirkan praktek persaingan sehat di Indonesia adalah fenomena pemilikan sejumlah media-media strategis di Indonesia oleh orang-orang yang memiliki afiliasi dengan politik praktis. Kekuatan oligopolis pemilikan media dan kekuasaan yang terjadi pada saat ini sangat membahayakan masa depan demokrasi Indonesia karena aspirasi rakyat bisa dibelokan oleh opini media, yang dimiliki kelompok-kelompok tertentu. Tabel 2 menujukan bahwa banyak media di Indonesia baik itu media cetak, TV, online, dan lainnya dimiliki oleh tokoh-tokoh yang memiliki kedekatan dengan parpol tertentu.

Tabel 2. Grup-grup Media yang Pemilik/Tokohnya Memiliki Afiliasi Politik

Holding Group Pemilik/Tokoh Afiliasi Politik
Viva Group Aburizal Bakrie Partai Golkar
MNC Group Hary Tanoesudibyo Partai Nasdem dan Hanura*
Media Group Surya Paloh Partai Nasdem

*) Hary awalnya tergabung pada Partai Nasdem, namun kemudian menjadi Pengurus Partai Hanura pada Februari 2013.

Sumber: Abdullah dan Syafrian (2012)

Pada pemilu 2014 lalu, fenomena ini mencapai puncaknya dimana masing-masing media memberitakan dengan secara tidak berimbang terhadap lawan politiknya dan memberikan porsi lebih bagi kawan politiknya. Bahkan, tidak jarang berita-berita yang dikeluarkan terkesan tendensius dan tidak mencakup dua sisi secara berimbang (cover both sides). Hal ini harus mendapat perhatian serius dari kita semua karena media adalah saluran utama pencerdasan (politik) ke masyarakat. Jika media kita sudah tidak netral, sulit untuk mengedukasi masyarakat bagaimana bersikap secara arif dan bijaksana terkait berbagai permasalahan publik.

Demokrasi Ekonomi: Dilemma Kebijakan

Jimly Asshiddiqie (2012) berpendapat bahwa demokrasi ekonomi itu sejatinya memiliki ide yang sama dengan demokrasi politik dimana kedaulatan atau kekuatan utama berada di atas tangan rakyat. Sebagaimana ide demokrasi politik, demokrasi ekonomi juga didasarkan pada pengalaman buruk peradaban manusia ketika kediktatoran rezim-rezim terdahulu mengekploitasi kehidupan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya. Pada saat itu, raja-raja tidak hanya berkuasa penuh secara politik dan juga militer tetapi juga ekonomi. Berbagai macam kekayaan alam, tanah, beserta sumber daya lainnya dimonopoli oleh negara.

Contoh nyata tantangan demokrasi ekonomi adalah dilema kebijakan terkait bantuan dan pemberdayaan terhadap masyarakat miskin. Jika kita pertimbangkan jumlah atau banyaknya orang miskin saja, maka kebijakan pengentasan kemiskinan akan tetap seperti saat ini, yaitu terpusat di Jawa. Lebih dari setengah orang Indonesia tinggal di Jawa sehingga wajar jika orang miskin juga sebagian besar menetap di Jawa. Di sisi lain, jika kita melihat tingkat kemiskinan (i.e. berapa persen orang miskin terhadap total penduduk), sebenarnya program pengentasan kemiskinan harus berfokus pada daerah-daerah non-Jawa, khususnya Indonesia bagian Timur.

Sebagai gambaran, tingkat kemiskinan di Jawa dan Bali pada September 2014 itu rata-rata hanya berkisar 10,4 persen atau 15,3 juta orang. Tetapi tingkat kemiskinan di timur Indonesia (Nusa Tenggara, Maluku dan Papua) nyaris mencapai 20 persen, sekitar 3 juta jiwa (tabel 3).

Tabel 3. Jumlah Orang Miskin dan Tingkat Kemiskinan di Indonesia per September 2014

Wilayah Jumlah Penduduk Penduduk Miskin
(juta) (persen) (juta) (persen)
Jawa dan Bali 148,1 58,5 15,3 10,4
Sumatera 54,6 21,6 6,1 11,1
Kalimantan 15,1 6,0 1,0 6,4
Sulawesi 18,6 7,3 2,1 11,1
NT, Maluku dan Papua 16,6 6,6 3,3 19,8
Total 253,1 100,0 27,7 11,0

Sumber: BPS, diolah.[8]

Di sini lah letak dilema kebijakan pemberantasan kemiskinan. Manakah yang harus kita tempatkan terlebih dahulu: membantu orang miskin atau mengurangi tingkat kemiskinan? Hal ini hanya dapat ditentukan oleh mekanisme politik belaka. Idealnya tentu kita semua berharap kita dapat membantu semua orang miskin di Indonesia, tidak hanya di Jawa tetapi juga non-Jawa khususnya Indonesia bagian timur. Sayangnya, kita punya sumber daya yang terbatas, kita harus menentukan skala prioritas. Siapa yang harus dibantu terlebih dahulu, siapa yang lebih membutuhkan, dan siapa yang lebih berhak mendapatkan perhatian lebih dari Pemerintah. Hal-hal ini murni keberpihakan Pemerintah.

Contoh lain dilema kebijakan di Indonesia adalah terkait kebijakan terkait petani dan harga bahan makanan. Profil orang miskin di Indonesia sangat khusus dimana mayoritas orang miskin di Indonesia adalah para petani. Pada 2011, total jumlah penduduk miskin di Indonesia berjumlah 30 juta jiwa dimana lebih dari 18 juta atau sekitar 60 persen penduduk miskin di Indonesia adalah petani. Data lain juga menunjukan bahwa hampir 90 persen petani di Indonesia tergolong petani miskin (petani penggarap) yang hanya memiliki lahan di bawah 2 ha, bahkan sekitar setengahnya hanya memiliki lahan kurang dari 0,2 ha (Afandy, 2015).

Kian hari, para petani miskin ini semakin terjepit. Peran sektor pertanian terhadap total PDB Indonesia terus mengalami penurunan. Per 2014, sektor pertanian hanya menyumbang kurang dari 15 persen total PDB Indonesia, berbeda jauh ketika dekade-dekade awal Indonesia masih berdiri. Meskipun demikian, sebenarnya fenomena berkurangnya porsi pertanian terhadap total PDB adalah wajar bagi suatu negara yang mengalami kemajuan dalam perekomiannya karena seiring dengan perkembangan sektor manufaktur dan juga jasa (Chenery, Syrquin and Elkington, 1975).

Dalam konteks Indonesia, transisi dari masyarakat yang bercocok tanam menjadi industrialisasi dan jasa, justru menyebabkan sektor pertanian itu harus ditinggalkan. Pada sisi lain produktivitas dan efisiensi para petani kita masih sangat rendah sehingga sulit bagi petani untuk bersaing dengan hasil-hasil pertanian impor yang sering kali tidak hanya unggul dari segi harga tetapi juga kualitas. Alhasil, sektor pertanian makin ditinggalkan relatif terhadap sektor lainnya karena kurangnya insentif yang menguntungkan baik dari sisi mekanisme pasar (khususnya harga dan profitabilitas) maupun keberpihakan pemerintah.

Selain itu, ironi selanjutnya adalah pola konsumsi masyarakat miskin Indonesia dimana 60 persennya adalah petani sangat bergantung dari konsumsi makanan. Sekitar 65 persen pengeluaran masyarakat miskin habis untuk konsumsi makanan (beras, makanan olahan, rokok, dll) atau 1,5 kali lipat lebih tinggi dibandingkan rata-rata orang Indonesia dimana makanan hanya kurang dari 40 persen dari total konsumsi mereka (tabel 4).

Tabel 4. Pangsa dalam Pengeluaran Konsumsi

  Pangsa/bobot (%)
Konsumsi Populasi Umum (IHK) Konsumsi Rumah Tangga Miskin
Beras 5 29
Makanan lainnya 15 28
Makanan olahan dan rokok 17 8
Perumahan 26 17
Pakaian Sandang 7 4
Kesehatan 4 3
Pendidikan 7 4
Transportasi 19 7
Total 100 100

Sumber: Poverty Brief, TNP2K (2014)

Dampak konsumsi masyarakat miskin yang dominan terhadap makanan adalah bahwa pemerintah harus memastikan stabilnya harga makanan, khususnya bahan makanan pokok, lebih spesifik lagi beras. Menteri Bappenas di era SBY, Armida Alisjahbana mengakui bahwa fluktuasi harga pangan sangat berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Ketika terjadi kenaikan harga pangan maka tingkat kemiskinan juga akan naik[9]. Lebih ironis lagi, justru ketika terjadi lonjakan harga beras tidak lantas membuat petani di Indonesia menjadi lebih makmur. Sebagaimana terjadi pada Mei 2015 dimana ketika harga beras melonjak tinggi justru nilai tukar petani (NTP) yang menunjukan daya beli petani justru turun[10].

Oleh karena itu, di sinilah dilema kebijakan pemerintah, khususnya kebijakan (harga) pangan. Di satu sisi, sektor pertanian, dimana sebagian besar orang miskin menggantungkan nasib, mengalami penurunan karena perubahan zaman dan juga kurangnya insentif. Namun di sisi lain kenaikan harga pangan justru dapat meningkatkan kemiskinan dan merugikan kebanyakan masyarakat Indonesia. Di sini lah keberpihakan pemerintah diuji.

Gambaran kebijakan ekonomi pada era demokrasi memang harus bertumpu pada mayoritas rakyat banyak. Petani adalah mayoritas rakyat di negeri ini, yang tidak bisa ditinggalkan karena kita memusatkan perhatian pada kebijakan sektor-sektor tertentu, seperti industri, infrastruktur, energi dan sebagainya.

Kesimpulan

Di era Soeharto atau Orde Baru, Indonesia tidak hanya memiliki stabilitas politik yang terjaga tetapi juga kinerja ekonomi yang sangat baik, bahkan mungkin terbaik hingga saat ini. Hanya saja, kekurangan utama rezim Orde Baru adalah matinya nilai-nilai demokrasi, baik di dunia politik dan juga perekonomian nasional. Contoh-contoh kebijakan ekonomi bisa menjadi pelajaran yang baik untuk pemerintahan saat ini, terutama kebijakan industri (industrial policy) maupun kebijakan keterbukaan ekonomi, yang berorientasi keluar (outward looking).

Politik Orde Baru didominasi oleh kekuatan Golkar dan juga militer yang berkuasa lebih dari 30 tahun lamanya. Kekuasaan ini mendekati kekuatan absolut karena hampir tidak ada kekuatan penyeimbang pada saat itu, partai-partai lain (PPP dan PDI) selalu kalah dalam pemilu dan suara begitu kecil. Sedangkan Golkar selalu memiliki suara di atas 60 persen. Golkar dan militer juga masih memiliki peran sentral dalam perpolitikan Indonesia di awal-awal reformasi, hingga saat ini.

Selain itu, ketika zaman Orde Baru, suara-suara masyarakat sipil juga dibungkam, ormas-ormas dan para aktivis diawasi, beberapa diisukan diculik, media-media dikontrol pemerintah, bahkan beberapa dibredel. Di sisi ekonomi, perekonomian Indonesia ketika zaman Orde Baru (hingga saat ini) dikuasai oleh hanya segelintir kelompok konglomerat, khususnya keturunan Tionghoa. Perekonomian zaman Orde Baru pun dikuasai oleh orang-orang yang dekat dengan pusat kekuasaan. Inilah cerminan nihilnya demokrasi politik dan demokrasi ekonomi ketika zaman Orde Baru.

Demokrasi, tidak hanya berlaku di bidang politik tetapi juga di ekonomi. Pada dasarnya, keduanya memiliki ide yang sama, yakni kedaulatan berada di tangan masyarakat. Tentu saja, sangat sulit untuk membuat seluruh masyarakat Indonesia semua senang dengan berbagai kebijakan pemerintah. Yang terpenting untuk dicatat dalam kebijakan publik adalah bagaimana kita memastikan bahwa keputusan yang diambil pemerintah melalui proses dan pertimbangan yang baik sehingga output dari proses politik itu pun dapat berkualitas, sebagaimana prinsip garbage in-garbage out. Kebijakan publik harus menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan individu.

Oleh karena itu, proses politik di Indonesia harus didorong untuk menciptakan iklim yang kondusif sehingga dapat menghasilkan peraturan-peraturan untuk kepentingan bersama. Bukan sebaliknya, yakni kebijakan yang hanya menguntungkan kelompok tertentu, sebagian kecil dari masyarakat, atau hanya menguntungkan para pemburu rente, yang merugikan mayoritas publik. Kunci untuk membenahi proses pengambilan kebijakan di Indonesia adalah bagaimana Indonesia harus segera dan serius melakukan reformasi birokrasi, memperkuat institusi (khususnya berbagai institusi politik seperti partai politik, DPR, lembaga hukum, dan berbagai lembaga negara lainnya) dan juga membangun sistem (sistem pemilihan umum, sistem insentif dan disinsentif untuk para pegawai pemerintah) yang tranparan dan akuntabel.

Terakhir, reformasi institusi ini mustahil tanpa adanya dukungan dari masyarakat sipil dan kekuatan media. Kekuatan masyarakat sipil harus diperkuat karena di alam demokrasi, sejatinya masyarakat sipil lah yang menjadi pilar utama demokrasi itu sendiri. Lemah dan kuatnya suatu bangsa bergantung dari seberapa aktif dan peduli masyarakatnya dalam proses politik, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan publik dan nasional.


Daftar Pustaka

Abdullah, I and Syafrian, D. (2012). Institution Roles in Promoting High Quality Growth in Indonesia: a Capability Approach. Presented at the 9th Human Development Capability Approach (HDCA) International Conference, 5-7 September, Jakarta, Indonesia.

Afandy, M. R. (2015). FB (Food Bank): Model Kelembagaan Pangan Bagi Masyarakat Petani Miskin Berbasis Pemanfaatan Sistem Kredit Lahan dan Kredit Pangan yang Pro Petani Miskin dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Masyarakat Petani Miskin di Indonesia. INDEF Call for Paper 2015.

Aisen, A. dan Veiga, F. J. (2011). How Does Political Instability Affect Economic Growth? IMF Working Paper, January.

Alesina, A., Özler, S., Roubini, N., & Swagel, P. (1996). Political instability and economic growth. Journal of Economic growth, 1(2), 189-211.

Asshiddiqie, J. 2012. “Memperkenalkan Gagasan Konstitusi Ekonomi“. Presented at University of Trisakti, Jakarta, 12 July. Link: http://www.jimly.com/makalah/namafile/122/IDE_KONSTITUSI_EKONOMI.pdf

Basri, F. H. Lezatnya Berburu Rente. Link: https://faisalbasri01.wordpress.com/2014/01/27/lezatnya-berburu-rente/ (accessed by 01/08/2015 16.10 GMT).

Basri, M. C. (2012). Indonesia’s Role in the World Economy: Sitting on the Fence in (Anthony Reid, ed.), Indonesia Rising: The Repositioning of Asia’s Third Giant. Singapore: The Institute of Southeast Asian Studies.

BPS. 2015. Link: http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1488 (accessed by 29/07/2015, 10.39 GMT).

Chenery, H. B., Syrquin, M., and Elkington, H. (1975). Patterns of development, 1950-1970 (Vol. 3). London: Oxford University Press.

Crouch, H. A. (2010). Political reform in Indonesia after Soeharto. Institute of Southeast Asian Studies.

INDEF (1997). Tinjauan INDEF atas Tata Niaga Cengkeh. INDEF: Jakarta.

Rodrik, D., Grossman, G., & Norman, V. (1995). Getting Interventions Right: How South Korea and Taiwan Grew Rich. Economic Policy, 10(20), 55-107. doi: 10.2307/1344538 .

The Economist. (2003). Political and Economic Stability. Link: http://www.economist.com/node/2212874 (accessed by 01/08/2015 16.21 GMT).

TNP2K. (2014). Kemiskinan dan Perekonomian. Poverty Brief, January.

Wright, T. (2009). Jakarta Official Defends Bailout. Link: http://www.wsj.com/articles/SB126038477044084021 (accessed by 01/08/2015 16.17 GMT).

Tautan Berita:

BBC (14/06/2013) link: http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2013/06/130614_pks_koalisi_hargabbm (accessed by 01/08/2015 10.48 GMT).

Kompas.com (08/07/2015) Link: http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/07/08/143020726/Anwar.Nasution.Lebih.Baik.Zaman.Soeharto.Menterinya.Hebat-hebat (accessed by 23/07/2015 12.05 GMT).

Liputan6.com (04/03/2013) link: http://bisnis.liputan6.com/read/526697/gejolak-harga-pangan-picu-tingkat-kemiskinan (accessed by 01/08/2015 13.37 GMT).

Liputan6.com (12/07/2015) Link: http://bisnis.liputan6.com/read/2271087/anwar-nasution-masalah-global-berat-ri-butuh-orang-pintar (accessed by 23/07/2015) 12.05 GMT.

Ohio University eLibrary, link: http://www.library.ohiou.edu/indopubs/1997/05/29/0009.html dan juga http://goo.gl/60jFv3 (accessed by 01/08/2015 11.06 GMT).

Okezone.com (25/05/2015) http://economy.okezone.com/read/2015/05/25/320/1154833/ironi-harga-beras-mahal-tapi-petani-tetap-miskin (accessed by 01/08/2015 13.40 GMT).

Koran Tempo (14/05/2004), link: http://goo.gl/78vBrQ (Accessed by 01/08/2015 11.24 GMT).

The Jakarta Post (04/03/2010) Link: http://www.thejakartapost.com/news/2010/03/04/sby-loses-century-vote.html (accessed by 01/08/2015 10.38 GMT).

[1] The Jakarta Post (04/03/2010).

[2] BBC (14/06/2013).

[3] Kompas.com (08/07/2015).

[4] Liputan6.com (12/07/2015).

[5] Ibid.

[6] Ohio University eLibrary, links: http://goo.gl/mHVoyB dan juga http://goo.gl/60jFv3 (diakses 01/08/2015 11.06 GMT).

[7] Koran Tempo (14/05/2004), link: http://goo.gl/78vBrQ (diakses 01/08/2015 11.24 GMT).

[8] BPS, link: http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1488 (diakses 29/07/2015, 10.39 GMT)

[9] Liputan6.com (04/03/2013).

[10] Okezone.com (25/05/2015).

Advertisements