Pada 21 Juli 2016, Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk mempertahankan BI Rate pada posisi 6,5%. Keputusan BI ini cukup mengagetkan, terlebih jika kita lihat berbagai indikator makroekonomi, seperti inflasi yang rendah, penguatan rupiah, dan melambatnya pertumbuhan ekonomi, yang seharusnya mengindikasikan adanya pemotongan suku bunga.

Lebih mengejutkan lagi, sebagian besar ekonom sebelumnya juga menduga BI akan menurunkan suku bunganya pada bulan ini. Sebagai contoh, setidaknya 11 dari 16 ekonom yang ditanya oleh Reuters (20/07) yakin BI akan menurunkan suku bunganya setidaknya 25 bps.

Sehari sebelum keputusan dikeluarkan, lembaga penelitian ekonomi terkemuka, seperti LPEM FEB UI juga berpandangan serupa dengan sebagian besar ekonom tersebut. Lantas, mengapa BI tetap mempertahanakan suku bunganya?

Sepertinya, ketidakpastian global masih menjadi perhatian utama BI. Ketidakpastian ini dimulai dari krisis finansial global pada 2008 yang kemudian mencapai puncaknya pada 2013 ketika Amerika Serikat mewacanakan penghentian paket stimulus moneternya (quantitave easing) dan berencana untuk menaikkan Fed Rate sebagai respons atas pemulihan ekonomi domestik.

Sebagai ekonomi terbesar di dunia, tentu apa yang dilakukan AS akan berdampak ke seluruh negara, termasuk RI. Efek nyata dari kebijakan ekonomi ketat (contractionary economic policy) yang dilakukan oleh AS bagi Indonesia adalah ancaman pelarian modal (capital outflow) yang awalnya ditanam di Indonesia.

Mulai dari anjloknya nilai tukar, tergerusnya cadangan devisa, hingga tingginya suku bunga adalah beberapa dampak lanjutan dari (ancaman) pelarian modal.

Ketidakpastian global semakin tidak menentu setelah Inggris Raya (UK) memutuskan untuk keluar dari Uni Eropa (Brexit) pada referendum 23 Juni. Tidak lama setelah itu, poundsterling seketika anjlok relatif terhadap seluruh mata uang di dunia.

Para pemilik modal mulai memindahkan aset mereka di UK ke berbagai negara lain yang dinilai lebih stabil dan menjanjikan, seperti AS, Jepang dan emerging markets. Pasca-Brexit, dolar AS memang mengalami penguatan yang signifikan.

Penguatan dolar ini tentu merupakan kabar buruk bagi ekonomi Indonesia saat ini. Penguatan dolar dapat pula diartikan terjadinya pelemahan (depresiasi) mata uang lain di dunia (termasuk rupiah). Beberapa hari pasca-pengumuman referendum Brexit, rupiah sempat melemah cukup signifikan. Namun, rupiah kembali menguat persis setelah UU Pengampunan Pajak disahkan pada 28 Juni.

IHSG juga tercatat positif. Tampaknya, pasar merespons positif kebijakan pengampunan pajak ini. Pemerintah memang sangat berharap Indonesia akan dibanjiri dana masuk (capital inflow) yang menambah likuiditas dan permodalan nasional, yang berujung pada penguatan rupiah dan turunnya suku bunga.

Oleh karena itu, dalam konteks ini, keputusan BI pada RDG terakhir tentunya meninggalkan tanda tanya besar. Seolah BI memberi sinyal bahwa dana yang akan masuk ke Indonesia dampak pengampunan pajak tidak akan dapat menandingi (offset) efek ketidakpastian global, khususnya pasca-Brexit, terhadap perekonomian nasional.

Jika ditengok ke belakang, ekspektasi BI dan Pemerintah memang cukup berbeda terkait dengan wacana pengampunan pajak. Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan, sangat optimistis bahwa program ini akan sangat sukses sehingga dapat menarik kembali dana WNI yang diparkir di luar negeri.

Pada raker dengan Komisi XI DPR (23/5), Pemerintah memprediksikan bahwa kebijakan pengampunan pajak mampu menarik dana repatriasi Rp3.500 triliun—Rp4.000 triliun. Dengan begitu, penerimaan negara akan bertambah sekitar Rp160 triliun.

Di sisi lain, pada rapat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR (25/04), BI hanya memprediksi dana masuk akibat kebijakan ini Rp560 triliun, atau hanya sekitar 15% dari prediksi Pemerintah. Perbedaan prediksi yang sangat kontras ini, menurut BI disebabkan oleh basis data yang dijadikan sebagian acuan oleh Thamrin dan Lapangan Banteng berbeda.

TIDAK SINKRON

Sedari awal posisi BI memang lebih moderat dibanding Pemerintah dalam melihat kebijakan pengampunan pajak. Fakta bahwa BI mempertahankan BI Rate dapat pula diartikan bahwa berbagai kebijakan nasional, termasuk pengampunan pajak, belum mampu meredam gejolak eksternal, terlebih pasca-Brexit. Lebih dari itu, sinyal berbeda yang kerap diberikan oleh Pemerintah dan BI tentu cukup membingungkan bagi para pelaku ekonomi.

Publik linglung siapa yang harus dipercaya untuk membaca kompas perekonomian Indonesia ke depan, lantaran dua nahkoda utama perekonomian nasional itu kerap memberikan sinyal berbeda. Teori ekonomi mengatakan bahwa kebijakan moneter dan kebijakan fiskal harus selaras dan saling mendukung.

Jika tidak, justru kedua kebijakan ini akan sia-sia, bahkan kontraproduktif. Relatif tingginya imbal hasil yang ditawarkan obligasi pemerintah di tengah gencarnya pemotongan suku bunga BI merupakan contoh nyata ketidaksinkronan antara kebijakan moneter dan fiskal di republik ini.

Ketika memotong suku bunga, BI tentu berharap kebijakan ini dapat meningkatkan likuiditas perekonomian sehingga mesin perekonomian dapat bekerja lebih optimal.

Namun, hal ini tidak akan terjadi selama Pemerintah tidak ikut memotong imbal hasil obligasinya karena kebekuan likuiditas yang sedikit demi sedikit mencair akibat kebijakan moneter ekspansif BI belakangan ini, justru akan kembali terserap dan mengendap di berbagai obligasi pemerintah. Sulit bagi Pemerintah untuk memotong imbal hasil obligasi di tengah ancaman shortfall seperti saat ini.

Besarnya resiko shortfall anggaran ini, membuat S&P dua bulan lalu enggan meningkatkan peringkat investasi kita, mengkonfirmasi bahwa kondisi fiskal kita cukup mengkhawatirkan belakangan ini. Anjloknya harga minyak dan stagnansi penerimaan perpajakan membuat Pemerintah kelimpungan dalam menjamin kantong negara agar tidak jebol.

Alhasil, kebijakan ‘gali lubang tutup lubang’ pun terpaksa dilakukan, mulai dari menawarkan obligasi dengan imbal hasil yang cukup menjanjikan hingga kebijakan pengampunan pajak.

Dilema kebijakan seperti ini tidak akan terjadi andai saja pemerintah lebih realistis dalam menyusun APBN, khususnya sisi penerimaan. Dua tahun belakangan, Pemerintah terlalu optimistis (overoptimistis) dalam menetapkan penerimaan negara.

Bagaimana mungkin Pemerintah menargetkan penerimaan yang lebih besar di tengah anjloknya harga minyak dan melemahnya perekonomian seperti saat ini? Berbagai kebijakan irasional seperti ini harus dihentikan jika Pemerintah tidak ingin terlilit sarungnya sendiri.

 

*) Dzulfian Syafrian, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef); Kandidat doktor di Durham University Business School – Inggris.

The original link is here.

Advertisements