Jika ada waktu luang, silahkan mampir ke kolom opini terbaru saya di Koran Kontan hari ini Senin, 31 Oktober 2016 “Agenda Tahun Ketiga Jokowi-JK”. Mohon maaf saya tidak bisa mengkopi tulisan final hasil publikasinya. Namun, di bawah ini adalah draft yang saya kirim ke redaksi dimana tidak ada perubahan signifikan dengan versi publikasinya.

Bagi teman-teman yang memiliki akses ke epaper Kontan, dapat diakses melalui link ini atau ini.

Selamat Menikmati.


Agenda Tahun Ketiga Jokowi-JK

Oleh:

Dzulfian Syafrian

Kandidat Doktor di Durham University Business School, Inggris. Ekonom INDEF.

 

Dalam dua tahun belakangan, secara garis besar tidak ada perubahan mendasar dalam perekonomian nasional di bawah kepemimpinan Pemerintahan Jokowi-JK. Berbagai struktur dan kebijakan ekonomi masih tergolong tidak progresif dan cenderung jalan di tempat. Meskipun demikian, usaha Pemerintah untuk membenahi struktur perekonomian nasional patut diapresiasi. Niat baik ini tercermin dari belasan paket kebijakan ekonomi yang telah ditelurkan Pemerintah dalam kurun waktu setahun belakangan.

Tujuan utama berbagai paket kebijakan tersebut adalah untuk membenahi berbagai macam permasalahan struktural perekonomian kita, seperti permasalahan buruknya infrastruktur, sulitnya pembiayaan, berbelitnya mengurus perizinan, rigiditas tenaga kerja, dan defisiensi energi. Pada dasarnya, berbagai paket kebijakan yang telah dikeluarkan Pemerintah sebenarnya cukup menjanjikan. Hanya saja, implementasi dan progress kebijakan-kebijakan tersebut masih meninggalkan tanda tanya besar bagi para pelaku usaha, investor dan masyarakat pada umumnya.

Inefektivitas dan Paradoks Kebijakan

Terdapat berbagai kendala baik struktural dan teknikal dalam implementasi berbagai kebijakan ini. Tidak heran jika pada akhirnya efektivitas berbagai paket kebijakan ini dipertanyakan oleh banyak pihak. Bahkan, ironisnya data terbaru tentang indeks daya saing nasional 2015-16 (competitiveness index) yang dikeluarkan oleh World Economic Forum (WEF) menunjukkan bahwa posisi Indonesia melorot atau memburuk dibanding tahun lalu, dari posisi 34 ke posisi 37. Data ini menunjukkan bahwa posisi Indonesia justru semakin tidak menarik dan kalah saing relatif terhadap negara-negara lain di dunia.

Tantangan lain yang dihadapi Indonesia selama tahun kedua administrasi Jokowi-JK adalah ancaman shortfall anggaran. Sebenarya ancaman shortfall sudah menjadi isu sejak tahun perdana Jokowi-JK menjabat. Bak keledai dungu, pada tahun kedua ini Pemerintah kembali jatuh di lubang yang sama: ancaman shortfall kembali muncul sebagai salah satu permasalahan serius yang dihadapi Pemerintah hingga saat ini. Alhasil, berbagai kebijakan penyelamatan anggaran seperti pemotongan anggaran besar-besaran hingga pengampunan pajak (tax amnesty) pun terpaksa dilakukan.

Sebenarnya, ancaman shortfall tidak akan muncul andai Pemerintah menyusun anggarannya secara rasional. Sebagai gambaran, dari sisi pengeluaran nyaris tidak ada perubahan signifikan dalam postur belanja kita. Pos-pos belanja negara masih didominasi oleh pengeluaran yang tidak produktif dan sifatnya rutin sehingga sulit bagi APBN berperan sebagai stimulus ekonomi atau alat counter-cyclical perekonomian.

Dari sisi pendapatan, dua tahun belakangan Pemerintah memasang target dan asumsi yang tidak masuk akal. Sebagai contoh, target penerimaan pajak dipasang cukup tinggi, di tengah kondisi perekonomian yang sedang lesu. Selain itu, penerimaan sektor migas juga dipatok terlalu overoptimistik, padahal harga minyak dunia sedang terperosok ke level yang sangat rendah bahkan sempat menyentuh sekitar USD30 per barel atau terendah dalam satu dekade belakangan. Oleh karena itu, jangan heran jika kemudian ancaman shortfall dapat terjadi lagi selama perhitungan-perhitungan tidak mendasar dan kesalahan elementer seperti ini kembali dilakukan Pemerintah.

Setelah masuknya Sri Mulyani Indrawati (SMI) dalam jajaran Kabinet Kerja sebagai Menteri Keuangan, arah kebijakan fiskal Indonesia mulai menunjukkan perubahan yang cukup signifikan. Tidak lama setelah mantan Managing Director Bank Dunia tersebut menjabat, berbagai pos-pos dalam APBN dirombak, dimulai dari pemotongan anggaran belanja yang jumlahnya lebih dari Rp133 triliun, sebuah angka yang sangat fantastis. Penghematan anggaran ini tidak lain merupakan sebuah respon strategis atas ancaman shortfall yang mengancam APBN tahun ini.

Fokus ke Depan

Memasuki tahun ketiganya, Jokowi-JK harus menitik beratkan kebijakan ekonomi yang mampu menjaga daya beli konsumen dan pro-investasi. Menjaga stabilitas konsumsi domestik dan meningkatkan investasi adalah pilihan yang paling bijak di tengah kondisi perekonomian global yang buruk dan tak menentu seperti saat ini. Lantaran ancaman shortfall, postur belanja yang tidak sehat, dan harga minyak yang rendah, sulit mengharapkan APBN sebagai katalis perekonomian domestik.

Tahun depan, perekonomian dunia diprediksi masih akan lemah dan tidak menentu sehingga perdagangan internasional juga pasti akan ikut lesu. Ditambah lagi, 2017 merupakan tahun penentuan tentang kejelasan wujud sebenarnya Brexit yang akan sangat menentukan masa depan pola kerja sama internasional, khususnya antar negara-negara Eropa. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan Brexit akan menimbulkan efek domino bagi negara-negara lain sehingga tidak hanya Inggris raya dan Uni Eropa saja yang terkena dampaknya, tetapi juga negara-negara lain di dunia.

Ketidakpastian global semakin memburuk seiring dengan rendahnya kualitas Pemilu Amerika Serikat (AS) saat ini. Serupa dengan Brexit, ancaman de-globalisasi akan semakin besar jika Donald Trump mampu memenangkan pertarungan pada Pemilihan Presiden AS tahun ini.

Ancaman ketidakpastian global juga sangat kental di Uni Eropa. Paham-paham politik ekstrim sayap kanan (far-right) yang anti-globalisasi, anti-imigran, dll semakin tumbuh subur di berbagai negara-negara Eropa. Tidak menutup kemungkinan, Uni Eropa akan bubar dan hanya menjadi sejarah.

Oleh karena itu, Kabinet Jokowi-JK sebaiknya fokus menyelesaikan berbagai hambatan (bottle-necks) perekonomian domestik, di tengah tidak menentunya kondisi perekonomian dunia. Jika satu per satu permasalahan struktural dalam negeri mampu dibenahi, investasi akan datang dengan sendirinya lantaran para pemilik modal akan selalu mencari negara-negara yang dinilai aman, stabil dan menguntungkan bagi investasi yang mereka tanam.

Di sini lah pentingnya aksi nyata Pemerintah dibutuhkan. Eksekusi, bukti dan komunikasi berbagai kebijakan yang telah dilakukan mesti tercermin dan dirasakan langsung oleh berbagai pihak, khususnya para pelaku usaha dan investor jika kita hendak menggenjot pertumbuhan ekonomi dengan strategi pro-investasi.

kontan-harian-31-oct-2016-hal-23_agenda-tahun-ketiga-jokowi-jk

Advertisements